Semilir udara sejuk berembus di kulit ketika pagi menyapa Kasepuhan Cicarucub, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, Maret 2024 lalu. Suasana kampung nampak lengang. Kala itu, saya datang pada pagi hari lantaran pada siang hingga sore sehari sebelumnya, cuaca mendung, lalu turun hujan.

Saya menyambangi Kasepuhan Cicarucub untuk urusan pekerjaan, tepatnya memotret aktivitas para petani di ladang. Setelah mencari akses jalan menuju ladang, saya bertemu dengan Kang Samyudin. Lalu ia mengantar kami ke hutan dan ladang.

Di pinggir sawah, deretan bulir padi berwarna kuning keemasan yang menggantung di saung beratapkan ijuk, menarik perhatian. Warga di sini menyebutnya pocongan. Bulir padi tersebut baru saja dipanen. Batang padi diikat dengan ukuran yang sama, lalu digantung untuk dikeringkan. Setelah kering sempurna, padi akan disimpan di leuit atau lumbung padi.

Leuit bentuknya seperti rumah panggung berukuran mungil. Leuit biasanya dibangun di area pemukiman warga. Tapi ada juga yang berdiri tak jauh dari ladang.

Leuit bagi masyarakat Kasepuhan Cicarucub menandakan kedaulatan pangan. Leuit perlambang kemakmuran. Per keluarga minimal harus punya satu leuit, bahkan ada satu keluarga yang memiliki tujuh leuit.

"Stok leuit bervariasi. Cukup untuk kebutuhan keluarga 3 sampai 10 tahun lebih. Bahkan ada yang punya stok padi di atas 30 tahun," kata Abah Sutarya, Humas Kasepuhan Cicarucub.

Mulanya, buyut Kasepuhan Cicarucub melarang warga menjual padi. Pamali. Artinya, padi yang dihasilkan wajib untuk konsumsi semata. Sekarang ada kebijakan bagi warga yang hendak 'meringankan' –untuk tak menyebut dijual atau diuangkan– padi. Tapi, beberapa syarat mesti dipenuhi.

Pertama, stok padi tidak boleh 'diringankan' semuanya. Padi yang boleh 'diringankan' jika persediaan sudah mencukupi untuk 10 tahun ke depan. Kemudian, ada tata cara atau ritual yang harus dijalani sebelum dan sesudah 'meringankan' padi.

Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Jika dilihat dari kacamata awam, barangkali lakon hidup masyarakat adat seperti ini menimbulkan tanda tanya. Tapi itulah cara komunitas masyarakat adat menghargai kehidupan, menghormati para leluhur, dan tentu saja, di dalamnya ada bentuk rasa syukur pada Sang Pencipta atas keberkahan yang diberikan.

Kedaulatan Pangan Terancam Hilang

Kasepuhan Cicarucub merupakan salah satu komunitas Masyarakat Adat di wilayah selatan Banten. Hutan dan ladang merupakan sumber kehidupan bagi komunitas masyarakat adat di sana. Saking pentingnya keberadaan hutan dan ladang, masyarakat punya falsafah hidup leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak. Artinya, hutan rusak, air habis, manusia sengsara. Warga dan para tokoh kasepuhan memegang erat falsafah tersebut.

Salah satu bentuk kearifan lokal dari penghormatan terhadap hutan yaitu adanya konsep hutan titipan. Abah Sutarya menjelaskan bahwa hutan titipan berfungsi sebagai lahan resapan air. Warga dilarang menebang atau berladang di area tersebut. “Kata orang tua, hutan ini harus dijaga. Fungsinya untuk bekal ke depan. Jelas bagi kami yang namanya hutan itu titipan atau kayak mata air jangan sampai terganggu,” ujar Abah Sutarya.

Kini, masalah besar sedang mengintai Kasepuhan Cicarucub. Kedaulatan pangan warisan nenek moyang terancam hilang akibat aktivitas perusahaan tambang emas. Izin lahan konsesi yang diterbitkan pemerintah tumpang tindih dengan area hutan titipan. Fakta yang terjadi adalah aktivitas perusahaan tambang membabat pepohanan yang berada di area hutan titipan.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Kasepuhan Cicarucub bukan isapan jempol belaka. Maret 2024 lalu, penyidik Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra menetapkan perusahaan tambang emas tersebut sebagai tersangka dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Perusahaan disegel dan operasionalnya berhenti sementara.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat, sepanjang 2025 terdapat 135 kasus perampasan wilayah adat yang menghilangkan 3,8 juta hektare ruang hidup masyarakat adat di 109 komunitas. Perampasan tersebut berkaitan dengan ekspansi pertambangan, kehutanan, perkebunan monokultur, energi, infrastruktur, hingga proyek strategis nasional.

Sementara itu, Elza Nova Lita dan Fatmie Utarie Nasution dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran melakukan penelitian menarik terkait perlindungan hukum Masyarakat Adat di wilayah pertambangan pada 2013 lalu. Kendati penelitian dilakukan 13 tahun silam, isinya masih relevan dengan kondisi saat ini. Salah satu kesimpulan penelitian adalah perlunya pengembangan instrumen-instrumen baru untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat adat. Beberapa di antaranya yaitu terkait kewajiban perusahaan tambang untuk berunding dengan masyarakat adat secara langsung guna mencari formulasi baru kemitraan, menata ulang alokasi lahan-lahan di dalam wilayah adat yang boleh dan yang tidak boleh ditambang, rehabilitasi kerusakan lingkungan, serta pembagian keuntungan yang adil atas produksi pertambangan.

Raibnya tutupan hutan di Kasepuhan Cicarucub bisa berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Mata air akan hilang. Sumber air untuk sawah jadi terganggu. Produktivitas hasil panen juga berpotensi menurun.

Realita yang terjadi di Kasepuhan Cicarucub kontraproduktif dengan kebijakan yang digaungkan pemerintah soal upaya ciptakan kedaulatan pangan. Padahal, Kasepuhan Cicarucub telah memberikan tutor mewujudkan kedaulatan pangan melalui kearifan lokal yang telah dijalankan secara turun-temurun dalam bentuk hutan titipan dan leuit.

Penulis: Muhammad Faisal Al'ansori

Editor: 'Athif Yumna H.