“Di Papua tidak ada masyarakat yang kekurangan gizi atau kelaparan karena tidak memiliki makanan yang cukup” Seorang pemangku kepentingan Papua Barat berkata (Nurhasan et al., 2022).

Papua Barat, dengan 89% daratannya diselimuti hutan, merupakan lumbung pangan yang menyediakan sumber gizi bagi masyarakatnya. Dengan sumber pangan yang melimpah, maka diharapkan masyarakat Papua Barat dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan optimal. Namun, berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2018, Papua Barat merupakan wilayah dengan risiko kerawanan pangan yang tinggi (Nurhasan et al., 2022). Hasil ini didukung dengan fakta bahwa tingkat malnutrisi di Papua Barat masih tinggi (Kemenkes, 2021).

Sebanyak 1 dari 3 balita (26,2%) di Papua Barat mengalami stunting (lebih pendek dari anak seusianya) akibat kekurangan energi dan protein, dan 1 dari 2 wanita (44,0%) mengalami kekurangan gizi dalam jangka panjang (Kemenkes 2019). Tidak hanya kekurangan gizi, Papua Barat juga mengalami masalah kelebihan gizi: 1 dari 37 balita (2,7%) kelebihan berat badan (Kemenkes, 2021). Bagaimana situasi gizi ini dapat terjadi dengan kondisi sumber pangan yang mencukupi dari alam?

Sebuah diskusi kelompok diadakan dengan pemangku kepentingan Papua Barat yang berasal institusi pertanian, kesehatan, kelompok wanita, dan fakultas universitas. Pada diskusi tersebut, para pemangku kepentingan berkata bahwa mereka memandang Papua Barat tidak rawan pangan.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan perspektif yang digunakan oleh pemangku kepentingan dan IKP. Pemangku kepentingan lokal memandang kerawanan pangan dari sudut pandang ketersediaan dan keterjangkauan pangan, yang tentunya pangan sangatlah melimpah di Papua Barat. Sementara itu, IKP melihat kerawanan pangan dari sisi yang lebih berbeda, dengan mengikutsertakan aspek ekonomi, kesehatan, kebersihan, dan pendidikan.

Indikator yang digunakan IKP lebih dekat dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Para pemangku kepentingan lokal merasa, IKP bukanlah indikator yang tepat untuk mengukur pemanfaatan dan keberlanjutan sistem pangan di Papua Barat, apalagi faktor keberdayaan masyarakat lokal dalam menentukan sistem pangan mereka. Contohnya dalam memutuskan pilihan makanan, cara mengolah yang sesuai tradisi lokal, dan cara pendistribusian makanan di Papua Barat yang menguntungkan penduduk lokal. Pemangku kepentingan lokal merasa diperlukannya pendekatan lainnya yang mampu mengukur nilai-nilai keberlanjutan dari sistem pangan untuk pengukuran kerawanan pangan di Papua Barat.

Ditulis oleh Sharannie

Editor oleh Kamilah Nur Aini

Sumber foto: pinterest

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2021. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021. Jakarta: Kemenkes RI.

Nurhasan M, Maulana AM, Ariesta DL, Usfar AA, Napitupulu L, Rouw A, Hurulean F, Hapsari A, Heatubun CD, Ickowitz A. (2022). Toward a sustainable food system in West Papua, Indonesia: exploring the food security, and forests. Frontiers in Sustainable Food System. 5:789186. doi: https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.789186