Di perantauan, saya sering menghadapi situasi yang nyaris selalu sama setiap kali menyebut asal daerah. Begitu kata ‘Wonosobo’ meluncur dari mulut saya, mata lawan bicara seketika berbinar. Menyebut Dieng, teh tambi, kentang, mi ongklok, dan tempe kemul, sebagai paket wisata yang tampaknya sudah begitu melekat di ingatan mereka.

Tapi, meskipun dari Wonosobo, saya tidak tumbuh di lereng pegunungan yang identik dengan hawa dingin. Sejauh 50 km ke selatan Dieng, di Kecamatan Kepil saya dibesarkan. Berbatasan langsung dengan Purworejo dan Magelang, wilayah yang lebih rendah dengan udara lebih hangat, tempat di mana singkong tumbuh tanpa pernah jadi cerita.

Imajinasi publik tidaklah salah. Bagaimanapun, ikon dataran tinggi dengan hamparan ladang sayur dan perkebunan teh sudah sangat erat dalam citra Wonosobo sebagai destinasi wisata. Dilengkapi dengan kentangnya yang jadi primadona. Narasi ini bukan sekadar soal representasi atau selera rasa. Wonosobo telah lama bergantung dalam satu wajah pertanian, sementara sisi lain yang menopang kehidupan, seolah terabaikan begitu saja.

Hal tersebut berkelindan erat dengan cara negara, pasar, dan kebijakan melihat pangan. Sebuah cerminan persoalan struktural dalam cara kita memandang komoditas pertanian, tanah, dan nilai.

Monokultur Kentang dan Krisis Ekologis yang Terabaikan

Kentang Dieng memang menguntungkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, produksinya mencapai 433.400 kuintal dari 2.850 hektare lahan. Angka yang fantastis dan membuat petani juga pemodal senang.

Tapi ada yang luput dari perhitungan. Berapa biaya ekologis yang harus dibayar demi produktivitas yang tinggi tersebut?

Pola tanam kentang di banyak lahan Dieng yang mengabaikan prinsip konservasi tanah, belakangan sedang jadi sorotan. Lereng curam ditanami searah kemiringan tanpa terasering memadai. Tanah dibiarkan terbuka, menghadapi hujan deras tanpa tanaman keras yang menyangga.

Begitu hujan lebat, lapisan tanah subur yang seharusnya memberi makan tanaman justru hanyut. Mengalir ke sungai-sungai kecil hingga bermuara ke Waduk Mrica. Waduk ini adalah tulang punggung pembangkit listrik untuk Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, sampai Cilacap. Mengacu pada laporan Perum Jasa Tirta (PJT) I, laju sedimentasi di tahun 2023 mencapai 6,5 juta meter kubik per tahun. Setara dengan 6,5 miliar botol air mineral ukuran 1 liter jika dijejerkan.

"Ada 131 juta meter kubik lumpur di waduk Mrican, itu menutupi 90 persen waduk, padahal PLTA Mrica ini objek vital nasional. Kalau tidak ada intervensi, 180 MW akan hilang, dan kalau waduk jebol bisa ancam nyawa serta kerugian lingkungan," ungkap Imam B. Prasodjo–akademisi yang juga konsen di penyelamatan DAS Serayu, yang dimuat di halaman Kompas.com saat Launching Program Sinergi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada 2023 silam.

Siapa yang akan langsung menanggung risiko jika waduk ini mati? Bukan pemilik modal yang untung dari kentang. Bukan pula petani yang jadi garda terdepan proses produksi. Tapi, seluruh masyarakat yang bergantung hidupnya pada Waduk Mrica.

Kentang dan sayuran di Dieng memang bukan masalah utama jika ditanam di lahan dan teknik konservasi yang tepat. Yang bermasalah adalah monokultur komoditas tunggal yang dipaksakan hingga menggeser hutan lindung demi keuntungan jangka pendek tanpa memperhitungkan biaya ekologis jangka panjang.

Singkong: Penyeimbang yang Hilang dari Perhitungan

Sementara Dieng sibuk dengan kentangnya, di Kepil dan kecamatan-kecamatan lainnya seperti Sapuran, Kaliwiro, Selomerto, Watumalang dan Wadaslintang, singkong tumbuh di lahan yang tidak butuh intervensi tingkat tinggi dari manusia maupun bahan kimia.

Tanaman ini tidak menuntut pupuk mahal. Tidak memaksa tanah bekerja melampaui batasnya. Sistem perakarannya jauh lebih efektif dalam mencengkeram tanah dibanding tanaman semusim seperti kentang. Dalam konteks perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi kekeringan, singkong juga jauh lebih tahan banting.

Data BPS Wonosobo menunjukkan, produksi singkong 2024 mencapai 559.770 kuintal dari 2.653 hektare. Angka ini kontras dengan fakta bahwa lebih dari 60% total wilayah pertanian Wonosobo sebenarnya cocok untuk singkong, jauh lebih luas dari zona ideal kentang yang terbatas di dataran tinggi. Namun, produksi singkong tidak sampai seperempat produksi kentang.

Ini bukan dampak dari keputusan petani semata. Sejak diperkenalkan secara masif di tahun 1980-an, kebijakan seolah mendorong pada komoditas kentang yang paling cepat mendatangkan keuntungan. Serupa dengan praktik pertanian rezim Orde Baru melalui program Revolusi Hijau yang menyeragamkan pangan Indonesia di bawah hegemoni beras.

Peneliti dari Australian National University, Pierre van der Eng, mencatat dalam jurnalnya "Cassava in Indonesia: A Historical Re-Appraisal of an Enigmatic Food Crop" (1998), singkong dipandang inferior bukan karena gizinya buruk, tapi karena konstruksi sosial yang dibangun oleh kebijakan pangan nasional.

Padahal, singkong pernah menyelamatkan Indonesia dari kelaparan berkali-kali. Antara tahun 1900 sampai 1920-an, Indonesia adalah pengekspor tapioka terbesar di dunia. Tapi posisi itu runtuh sejak akhir 1960-an seiring dengan kemunculan beras yang dianggap sebagai simbol pangan modern dan kemakmuran.

Stigma itu bertahan sampai sekarang dan menjadikan singkong bukan komoditas favorit pertanian meski masih dibutuhkan. Ironisnya, data BPS menunjukkan impor produk ubi kayu melonjak tajam pada 2024, baik secara nilai maupun volume. Nilai impornya mencapai US$ 1,65 juta atau Rp 26,76 miliar.

Singkong dalam DNA Pangan Lokal yang Terabaikan

Jika kentang identik dengan Dieng, singkong adalah milik dapur-dapur rumah tangga.

Di Wonosobo, singkong jadi roda penggerak UMKM. Ambil contoh tempe kemul, ikon kuliner yang jadi incaran penduduk lokal maupun wisatawan. Rahasia kerenyahannya ada di pati singkong yang dicampur ke adonan tepung. Tanpa pati ini, tempe kemul cuma gorengan biasa yang cepat lembek.

Atau mi ongklok yang kuahnya kental. Meski pembuatan mie masih bergantung pada tepung terigu, tapi kekentalan itu didapat dari pati singkong yang membuat kuah melekat sempurna di setiap helai mi.

Bahkan di Kaliwiro, ada soto golak yang jarang orang ketahui. Cerita yang beredar di masyarakat setempat, menu ini lahir di tahun 1950-an saat terjadi kelangkaan beras. Mereka mengganti nasi dengan golak, dibuat dari singkong kukus yang digoreng garing, lalu disantap dengan kuah soto segar. Soto golak adalah bukti inovasi kuliner sekaligus menjadi dokumen hidup dari ketahanan pangan lokal. Saat sistem distribusi nasional gagal, singkong lah yang menyelamatkan. Bukan kentang, bukan pula gandum impor.

Sementara Indonesia masih menganggap singkong sebagai tanaman marginal, negara lain justru menjadikannya komoditas strategis.

Thailand berhasil mengukuhkan posisinya sebagai eksportir singkong terbesar di dunia selama dua tahun berturut-turut sekaligus mengekspor pati singkong senilai 1,61 miliar USD, meningkat 8,86% secara tahunan. Angka ini mencakup 57% dari total nilai ekspor pati singkong dunia yang berjumlah 2,83 miliar USD.

Pencapaian tersebut didorong oleh sinergi antara diversifikasi pasar agresif ke berbagai negara serta strategi peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk seperti pakan ternak berkualitas tinggi. Juga tidak lepas dari peran aktif pemerintah dalam memberikan wawasan seputar pasar bagi pelaku usaha dan mengintegrasikan petani kecil ke dalam rantai nilai global.

Jika bicara pangan lokal, apa yang dilakukan India bisa jadi pelajaran lain. Pada tahun 2023, PBB mendeklarasikan sebagai International Year of Millets atas usulan India. Pemerintah India mendorong kembali konsumsi milet–tanaman serealia berbentuk biji kecil, dan pangan lokal lainnya yang sempat terpinggirkan oleh dominasi komoditas lain, persis seperti nasib singkong di Indonesia.

Mereka meluncurkan berbagai program dari tingkat lokal maupun internasional. Seperti memberikan subsidi kepada petani yang menanam milet, hingga mendorong kedutaan India di lebih dari 140 negara mengadakan pameran, seminar, dan festival makanan milet. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan pasar milet global yang diperkirakan mencapai 4,5% antara tahun 2021-2026.

Lalu apa yang bisa Indonesia lakukan? Saat ini kita punya regulasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Tapi, butuh komitmen semua pihak agar regulasi ini bukan hanya deretan kata di atas kertas.

Kedaulatan Pangan Dimulai dari Mengakui Keragaman

Berangkat dari keberagaman, kentang tetap bisa jadi andalan Dieng dengan praktik penanaman yang tepat. Kita juga perlu mengubah cara melihat singkong. Bukan lagi sebagai tanaman selingan, tapi sebagai pilar kedaulatan pangan yang setara.

La Via Campesina, gerakan petani global yang pertama kali merumuskan konsep kedaulatan pangan di tahun 1993. Mengakomodir hak masyarakat atas pangan yang sehat dan sesuai budaya, diproduksi melalui metode yang berkelanjutan secara ekologis, serta berhak mendefinisikan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri.

Dalam konteks Wonosobo, ini berarti mengakui bahwa Kepil, Sapuran, Kaliwiro, Wadaslintang, Selomerto, dan Watumalang dengan singkongnya, punya hak yang sama untuk diakui, didukung, dan dikembangkan sebagaimana Dieng dengan kentangnya.

Langkah konkrit yang bisa dilakukan adalah implementasi serius Perpres No. 81/2024 di level daerah. Wonosobo bisa menjadi pilot project dengan mewajibkan mi ongklok yang menjadi ikon kuliner daerah, menggunakan minimal 20-30% tepung mocaf lokal sebagai substitusi terigu.

Rasa tidak akan berubah drastis, tapi akan membawa dampak besar dengan permintaan singkong naik, petani dapat harga lebih baik, impor gandum berkurang sedikit demi sedikit.

Kebijakan tersebut juga perlu didukung dengan penguatan koperasi pengolahan singkong di tingkat petani. Model ini sudah berjalan di Banjarnegara, diprakarsai Rumah Mocaf pada tahun 2014 sebagai program pemberdayaan petani singkong dengan menerapkan pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi. Telah berhasil mengekspor ke berbagai negara, termasuk ke Tiongkok yang di tahun 2025 saja mencapai 60 ton tepung mocafine.

Untuk meluaskan jangkauan, perlu dilakukan kampanye publik sebagai upaya mengubah persepsi dan pola konsumsi. Sebagaimana yang dilakukan India, berhasil mengubah stigma milet dari ‘pangan rendahan’ menjadi ‘pangan super.’ Wonosobo pun bisa melakukan hal sama untuk singkong maupun komoditas lainnya. Dari ‘tanaman selingan’ menjadi ‘pangan strategis untuk ketahanan dan kedaulatan.’

Sistem Pangan yang Sehat Butuh Keragaman

FAO dalam laporannya "The Third Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture" (2025), mencatat meskipun ada 6.000 spesies tanaman pangan yang dibudidayakan, 60% produksi kalori global bergantung pada 9 komoditas utama seperti beras, gandum, jagung, kentang, kedelai, kacang, tebu, minyak sawit, dan ubi.

Sistem pangan yang bergantung pada sedikit komoditas lebih rentan terhadap perubahan iklim, hama, dan guncangan ekonomi. Wonosobo adalah cerminan dari persoalan struktural tersebut. Bagaimana kebijakan pangan yang bias pada monokultur telah mengikis biodiversitas, merusak ekologi, dan membuat kita bergantung pada impor.

Masalahnya bukan pada kentang atau singkong sebagai tanaman. Tetapi pada sistem yang memaksa kita memilih satu komoditas tertentu dan mengabaikan lainnya. Sistem hanya melihat keuntungan jangka pendek, tanpa sadar mengorbankan keseimbangan ekologis dan keragaman pangan.

Sampai kapan kita akan terus mengunggulkan satu tanaman pangan sambil membiarkan yang lain punah dalam sunyi?

Kentang boleh jadi ikon Wonosobo. Tapi singkong adalah tulang punggung yang tidak boleh diabaikan. Untuk membangun sistem pangan yang sehat dan berdaulat, butuh keduanya. Juga butuh berbagai spesies tanaman lain yang selama ini terabaikan.

Sebab, kedaulatan pangan bukan soal memilih satu komoditas yang paling berharga secara ekonomi. Kedaulatan pangan adalah pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap keragaman. Karena disitulah letaknya ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Daftar Pustaka:

Admin Humas PJT. (2023, Juli 28). Upayakan Konservasi di Hulu DAS Serayu, Jasa Tirta I Kontribusi 500 Bibit Pohon Dalam Peringatan Hari Sungai di Wonosobo. Perum Jasa Tirta I. https://jasatirta1.co.id/2023/07/28/upayakan-konservasi-di-hulu-das-serayu-jasa-tirta-i-kontribusi-500-bibit-pohon-dalam-peringatan-hari-sungai-di-wonosobo/

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo. (28 Februari 2024). Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2024. https://wonosobokab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/59d3ecd853043fde77d45ae8/kabupaten-wonosobo-dalam-angka-2024.html

Eng, P. v. d. (1998, Juni). Cassava in Indonesia: a historical re-appraisal of an enigmatic food crop. Southeast Asian Studies, 36(1), 3-31.

FAO. (2025, Maret 24). The Third Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Diakses pada 22 Januari 2026, dari https://openknowledge.fao.org/items/b4aba062-50f7-4c45-add8-936d1ab9c384

Ika, A. (2024, Juli 8). PLTA Mrica Terancam Tutup 2025 gara-gara Sedimentasi Serayu, Ini Upaya TJSL 7 SMV Kemenkeu Selamatkan DAS Serayu. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2024/07/08/173500626/plta-mrica-terancam-tutup-2025-gara-gara-sedimentasi-serayu-ini-upaya-tjsl-7?page=all

Mentan Janji Usut Pengusaha yang Bikin RI Banjir Singkong Impor - Industri Katadata.co.id. (2025, Januari 24). Katadata. Diakses pada 22 Januari 2026, dari https://katadata.co.id/berita/industri/679368b217000/mentan-janji-usut-pengusaha-yang-bikin-ri-banjir-singkong-impor

PIB Delhi. (2023, Januari 1). International Year of Millets (IYM) 2023 kick starts with Focussed Activities being undertaken by Central Ministries, State Governments and Indian Embassies. Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Diakses pada 23 Januari 2026, dari https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1887847&reg=3&lang=2

Thailand tops global agricultural exports with durian and coconut. (2025, Juni 14). The Nation. Diakses pada 22 Januari 2026, dari https://www.nationthailand.com/business/trade/40051239

Penulis: Banatul Muflihati

Editor: 'Athif Yumna H.